BAZNAS Sidoarjo Intensifkan Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Penguatan UPZ Desa

Sidoarjo – Dalam upaya mengakselerasi pencapaian target pengumpulan zakat nasional sebesar 20 miliar rupiah sekaligus memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat dhuafa, BAZNAS Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan dan Desa di Aula Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo. Acara yang dihadiri sekitar 60 peserta dari perwakilan kecamatan dan desa se-Kabupaten Sidoarjo ini menjadi momentum strategis dalam menyinergikan seluruh potensi pengelolaan zakat di tingkat grassroot.

M. Chasbil Azis Salju Sodar, akrab disapa Gus Jazuk, Ketua BAZNAS Sidoarjo, membuka rapat dengan menyoroti kondisi kemiskinan yang masih melilit sebagian warga Sidoarjo. "Kondisi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kesulitan ekonomi masih banyak dan harus lebih diperhatikan untuk dibantu," tegas Gus Jazuk. Ia menegaskan bahwa tugas BAZNAS adalah memastikan dana dari para muzakki tersalurkan tepat sasaran. "Jangan sampai dari tingkat desa justru mempersulit mustahik dalam menerima bantuan," lanjutnya dengan penuh penekanan.

Target ambisius pengumpulan zakat senilai 20 miliar rupiah dari BAZNAS RI menjadi fokus utama diskusi. Untuk mencapai angka tersebut, BAZNAS Sidoarjo mengajak seluruh kecamatan dan desa untuk lebih maksimal dalam menambah jumlah UPZ. "Semakin banyak UPZ terbentuk, semakin banyak masyarakat di sekitar kita yang terbantu," ujar Gus Jazuk dengan optimisme tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, EM Luqman Hakiem (Gus Luqman), Wakil Ketua I BAZNAS Sidoarjo, memberikan pencerahan penting terkait legalitas pemungutan zakat. "Dari pihak desa, ketika memungut zakat dan infak masyarakat harus sesuai syariat. Tanpa SK UPZ, belum bisa disebut amil, sehingga tanggung jawab muzakki belum selesai sampai tersalurkan ke mustahik," jelasnya tegas. Gus Luqman menekankan urgensi pembentukan UPZ Desa, terutama menjelang bulan Ramadan yang menjadi puncak penghimpunan zakat.

M. Mahbub (Gus Mahbub), Wakil Ketua II, mengingatkan pentingnya verifikasi calon penerima bantuan. "Masyarakat yang ingin mengajukan bantuan tolong dari pihak desa difilter dahulu kelayakannya, meskipun nanti dari BAZNAS tetap akan disurvei," ungkapnya. Sementara itu, Ach. Saleh, Wakil Ketua III, menekankan kewajiban pelaporan bagi UPZ desa, baik yang bersifat off balance sheet maupun on balance sheet, demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

M. Ilhamuddin, Wakil Ketua IV, memberikan solusi praktis terkait struktur kepengurusan UPZ. "Susunan kepengurusan UPZ Desa sebaiknya dibuat dalam bentuk ex officio saja karena lebih memudahkan ketika ada pergantian struktural," sarannya bijak.

Yang menarik, acara ini juga menghadirkan Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo yang memperkenalkan produk perbankan syariahnya sebagai alternatif pengelolaan dana zakat yang lebih modern dan efisien.

Rapat berlangsung dalam suasana formal namun hangat, dengan para peserta yang mengenakan batik dan seragam dinas duduk bersila di atas karpet, menyimak dengan saksama paparan dari para pimpinan BAZNAS. Diskusi interaktif pun mencuat, mempertanyakan tugas, hak, dan tanggung jawab petugas UPZ. Merespons hal ini, BAZNAS berkomitmen akan menggelar pertemuan dan pelatihan khusus di masing-masing kecamatan.

Satu hal yang jelas: BAZNAS Sidoarjo serius menggarap optimalisasi penghimpunan zakat dari hulu hingga hilir. Program pendayagunaan di tahun 2026 akan mendapat porsi lebih besar dibanding pendistribusian, dengan harapan ekonomi masyarakat semakin meningkat secara berkelanjutan. Inilah wujud nyata filantropi Islam yang transformatif—dari sekadar memberi ikan, menjadi mengajari cara memancing.